Ringexposesuaraindonesia.id | Jakarta - Wakil Menteri Transmigrasi (Wamentrans) Viva Yoga Mauladi menerima aspirasi para petani dan pengusaha karet yang tergabung dalam sejumlah organisasi perkaretan nasional.
"Pertemuan tersebut berlangsung di Gedung Makarti, Kantor Kementerian Transmigrasi (Kementrans), Kalibata, Jakarta, Rabu (2/9/2026).
Pertemuan itu menjadi ruang bagi para pelaku usaha dan petani karet untuk menyampaikan berbagai persoalan yang selama ini dihadapi sektor perkaretan nasional, mulai dari menurunnya produktivitas, minimnya peremajaan tanaman, hingga kebutuhan pembaruan data dan tata kelola industri karet.
Delegasi yang hadir antara lain Ketua Umum Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Irfan Ahmad Fauzi, Ketua Umum Dewan Karet Indonesia (Dekarindo) sekaligus Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia (APBI) Aziz Pane, Asisten Direktur Gabungan Perusahaan Karet Indonesia (Gapkindo) Uhendi Haris, serta peneliti karet Didiek Hadjar Goenadi.
Dalam pertemuan tersebut, para petani dan pengusaha menyampaikan bahwa perhatian terhadap sektor hulu perkaretan dinilai masih perlu ditingkatkan. Kondisi tersebut disebut berdampak terhadap penurunan produksi karet nasional.
"Aziz Pane mengungkapkan, posisi Indonesia sebagai salah satu negara produsen karet dunia mengalami penurunan. Jika pada masa pemerintahan Presiden Soeharto Indonesia pernah menjadi produsen karet nomor satu dunia, kini posisinya berada di peringkat ketiga, di bawah Thailand dan Pantai Gading," ucap aziz.
Menurut Aziz, karet bukan sekadar komoditas perkebunan, tetapi memiliki prospek besar bagi masa depan berbagai sektor kehidupan, khususnya industri otomotif.
“Karet adalah masa depan. Semua tentang kehidupan tidak bisa terlepas dari getah pohon ini,” ujar Aziz.
Ia menjelaskan, karet alam memiliki peran penting dalam industri otomotif. Ban yang menggunakan karet alam dinilai memiliki daya cengkeram yang lebih baik dibandingkan ban yang sepenuhnya menggunakan bahan sintetis.
"Potensi karet, lanjutnya, juga tidak berhenti pada industri ban. Getah karet berpotensi dikembangkan menjadi berbagai produk turunan, termasuk biodiesel. Sementara perkebunan karet juga memiliki potensi dalam pengembangan pasar karbon.
"Namun, berbagai potensi tersebut dinilai belum dapat dimaksimalkan karena persoalan di sektor hulu, salah satunya minimnya program peremajaan atau replanting tanaman karet.
“Dampaknya petani karet beralih ke tanaman industri lainnya,” Jelas Aziz.
Saat ini luas perkebunan karet nasional tercatat sekitar 3,1 juta hektare, dengan produksi sekitar 2,1 juta ton dan produktivitas sekitar 941 kilogram per hektare per tahun. Sementara jumlah petani karet diperkirakan mencapai 1,57 juta hingga 2,3 juta kepala keluarga," tuturnya.
Karet Jadi Perhatian Kementrans
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Viva Yoga mengatakan sektor perkaretan juga menjadi perhatian Kementrans. Hal itu tidak terlepas dari banyaknya transmigran yang menggantungkan mata pencaharian pada perkebunan karet di kawasan transmigrasi.
“Di kawasan transmigrasi ada beragam komoditas unggulan seperti sawit, padi, kopi, kakao, cokelat, dan karet,” ujar Viva Yoga.
Ia menyebut terdapat 19 kawasan transmigrasi yang berfokus pada produksi karet. Kawasan tersebut tersebar di sejumlah wilayah Sumatera dan Kalimantan.
Viva Yoga juga menceritakan pengalamannya ketika mengunjungi Kawasan Transmigrasi Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Dalam kunjungan tersebut, dirinya tidak hanya menghadiri rembug petani karet, tetapi juga melihat langsung kondisi perkebunan karet milik para transmigran.
"Menurutnya, peremajaan tanaman karet menjadi salah satu langkah penting yang harus dilakukan. Pasalnya, sebagian tanaman karet yang ada saat ini telah berusia tua sehingga produktivitasnya menurun.
“Peremajaan tanaman penting karena usia pohon yang ada sudah terbilang tua,” jelasnya.
Dorong Data Petani dan Lahan Diperbarui
Viva Yoga menegaskan dirinya siap mendorong penyelesaian berbagai persoalan perkaretan nasional. Namun, menurutnya, diperlukan langkah prioritas dan pembenahan dari sektor hulu.
Salah satu langkah yang dianggap mendesak adalah melakukan pendataan secara menyeluruh terhadap petani karet di Indonesia, termasuk usia petani dan usia tanaman karet.
Data tersebut dinilai penting untuk menyusun program regenerasi petani sekaligus menentukan kebutuhan replanting secara lebih tepat.
“Perlu langkah-langkah prioritas dalam mengurai masalah,” tegas Viva Yoga.
Selain pembaruan data, Viva Yoga juga menilai perlu adanya badan khusus yang menangani komoditas karet secara nasional.
“Dan yang penting adalah perlunya badan khusus yang mengurus karet secara nasional,” paparnya.
Menurutnya, pembaruan data dan tata kelola perkaretan menjadi fondasi penting dalam memperkuat sektor karet nasional. Dengan data petani, luas lahan, serta kondisi tanaman yang terkonsolidasi, pemerintah akan lebih mudah menyusun dan menyalurkan berbagai program maupun bantuan kepada petani.
“Bila datanya jelas, pasti pemerintah akan membantu berbagai program petani karet,” ucapnya.
Apkarindo Diminta Perkuat Organisasi
Untuk mendukung pembaruan data dan tata kelola tersebut, Viva Yoga mendorong Apkarindo yang telah tersebar di berbagai provinsi agar lebih aktif melakukan konsolidasi, baik secara internal maupun eksternal.
"Ia juga mendorong adanya regenerasi dalam struktur kepengurusan organisasi petani karet.
“Apkarindo juga perlu melakukan replanting kepengurusan,” kata Viva Yoga.
Selain persoalan produksi, Viva Yoga menilai potensi dan manfaat tanaman karet masih belum banyak diketahui masyarakat. Padahal, karet tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk industri ban, tetapi juga memiliki berbagai potensi produk turunan serta peluang ekonomi dari perkebunannya.
"Karena itu, Apkarindo didorong untuk lebih gencar melakukan sosialisasi mengenai berbagai manfaat tanaman karet. Dengan demikian, minat masyarakat untuk mengembangkan perkebunan karet diharapkan kembali meningkat.
Viva Yoga menegaskan Kementrans tidak dapat bekerja sendiri dalam meningkatkan produktivitas karet, khususnya di kawasan transmigrasi. Diperlukan sinergi lintas kementerian dan lembaga agar persoalan perkaretan dapat ditangani secara lebih komprehensif.
“Kita akan bersinergi dengan kementerian lain untuk meningkatkan produktivitas karet di kawasan transmigrasi,” tegasnya.
(Nana S)
